• Pada tahun 1996, Pemerintahan Presiden Soeharto menggabungkan Departemen Perindustrian Republik Indonesia dan Departemen Perdagangan Republik Indonesia menjadi satu departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, sehingga kantor wilayah kedua departemen di seluruh Indonesia pun menyesuaikan dengan pusat. Di NTT, kedua kanwil departemen tersebut digabungkan menjadi Kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
• Di awal penggabungan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur -Bapak Herman Musakabe- melantik Drs. William Therik -Kakanwil Departemen Perindustrian Provinsi NTT- sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. Pada tahun 1998, Ir. Supartantyo dilantik sebagai Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT menggantikan Drs. William Therik.
• Pada tahun 1999, dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, nomenklatur Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT saat itu, Bapak Piet A. Tallo, SH, melantik Ir. Supartantyo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
• Pada tahun 2005, Ir. Eddy H. Ismail, MM dilantik sebagai Kepala Dinas menggantikan Ir. Supartantyo.
• Tahun 2011, Drs. Yoseph Lewokeda dilantik sebagai kadis menggantikan Ir. Eddy H. Ismail, MM
• Tahun 2012, Ir. Frederick J. W. Tielman, M.Si dilantik sebagai kadis menggantikan Drs. Yoseph Lewokeda
• Akhir Tahun 2013 pada tanggal 31 Desember, Drs. Bruno Kupok dilantik sebagai kadis menggantikan Ir. Frederick J. W. Tielman, M.Si
• Pada tanggal 07 Januari 2016, Drs. Simon Sabon Tokan dilantik sebagai kadis menggantikan Drs. Bruno Kupok
• Tahun 2017, dengan memperhatikan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi NTT melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menyusun struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan objektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Penataan OPD ini menghasilkan pemisahan urusan perindustrian dan perdagangan, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dipisahkan menjadi Dinas Perindustrian Provinsi NTT dan Dinas Perdagangan Provinsi NTT.
• Drs. Obaldus Toda, MM dilantik oleh Gubernur NTT –Bapak Drs. Frans Lebu Raya- sebagai Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT pada tahun 2017,dan Drs. Simon Sabon Tokan dilantik oleh Gubernur NTT – Bapak Drs. Frans Lebu Raya sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT pada tahun 2017.
• Tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi NTT digabungkan kembali menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT.
• Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM dilantik oleh Gubernur NTT – Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT pada tahun 2019.

Visi Misi RPJMD NTT 2018 – 2023 merupakan pelaksanaan periode keempat RPJMD NTT 2005 – 2025 yang mengusung visi “Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi Misi RPJMD 2018 – 2023 yang menggambarkan cita –cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kurung waktu 5 (lima) tahun yang akan datangm, adalah “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA’.

Perwujudan Visi RPJMD 2018 – 2023 ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan, yakni :

1. Misi 1, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil
2. Misi 2, Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (ring of beauty)
3. Misi 3, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan
4. Misi 4, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Misi 5, Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dari kelima misi diatas, yang terkait dengan indikator untuk urusan perindustrian dan perdagangan adalah Misi kesatu dan Misi kedua.

Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

    Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas  pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Fungsi

    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindutrian dan perdagangan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut Bagan Struktur Oganisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur: