DISPERINDAG NTT, KOTA KUPANG - Komisi II DPRD Provinsi NTT menggelar rapat kerja bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT pada hari Senin, 10 Maret 2025 di Ruang Rapat Komisi II. Rapat kerja yang diadakan Komisi II kali ini guna membahas realisasi program kegiatan tahun 2024 dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2025. Rapat  kerja di pimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTT, Leonardus Lelo, S.IP., M.Si di dampingi oleh Wakil Ketua Komisi Yunus H. Takandewa, S.Pd. dan Wakil Ketua Jan Pieter Dj. Windy, S.H., M.H serta Sekretaris Komisi, Junaidin, S.Pdi

Rangkaian agenda rapat berlangsung dengan di buka oleh Ketua Komisi II dilanjutkan dengan pemaparan materi presentasi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Dr. Drs. Zet Libing, M.Si. Adapun point-point penting yang di soroti oleh para Anggota Dewan Komisi II:

1. Peredaran produk-produk ilegal khususnya peredaran rokok ilegal yang sangat merugikan sehingga perlu dilakukan pengawasan;
2. Fasilitasi sertifikasi halal bagi produk-produk IKM sehingga menambah nilai kepercayaan bagi konsumen dan produk dapat dijual di luar Provinsi NTT di mana saat ini didukung oleh akses pasar berbasis digital (online);
3. Diharapkan agar dilakukan pengawasan terhadap beras bulog yang beredar di kios atau toko-toko di mana terjadi kelangkaan dan harga yang bervariasi;
4. Ikut mensukseskan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terkait kegiatan One Village One Product (OVOP) di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT memiliki peran dalam melakukan bimbingan dan pelatihan pengolahan produk lokal kepada UMKM/IKM.

Setelah mendengar arahan dari Komisi II DPRD Provinsi NTT , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT menyatakan untuk siap menindaklanjuti hasil rapat guna mendukung jalannya program/kegiatan pada Tahun 2025 ini.

Dalam sesi penutup Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTT menyampaikan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT untuk selalu bekerja aktif berdasarkan dengan program yang telah di usulkan agar tepat sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.