Disperindag NTT

Sertifikasi HKI Merek adalah proses pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum penuh, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan merek tanpa izin.

Mengapa Sertifikasi HKI Merek Penting? 

• Perlindungan Hukum: 

  Mendapatkan perlindungan hukum penuh dan hak eksklusif atas merek dari pihak yang meniru atau menyalahgunakan.

• Meningkatkan Nilai Bisnis: 

  Merek terdaftar adalah aset berharga yang meningkatkan kepercayaan pelanggan, partner, dan investor.

• Peluang Bisnis: 

  Memungkinkan pemegang hak untuk melisensikan atau melakukan franchise mereknya, yang bisa menjadi sumber pendapatan tambahan.

• Mencegah Sengketa: 

  Berfungsi sebagai tameng untuk menghindari sengketa merek di masa mendatang.

Persyaratan Administratif:

1. Identitas Pemohon

   • KTP pemilik usaha/perwakilan.

   • NPWP (jika ada).

   • Surat Permohonan

   • Surat Pernyataan

2. Legalitas Usaha

   • Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha sejenis.

   • Data lengkap usaha (alamat, bidang usaha, kontak).

3. Dokumen Merek

   • Nama/brand yang akan didaftarkan.

   • Logo/etiket desain merek (format gambar).

   • Penjelasan tentang Nama/brand dan logo

Persyaratan Teknis:

• Merek belum pernah terdaftar sebelumnya di DJKI untuk kelas barang/jasa yang sama.

• Tidak menggunakan nama/unsur yang dilarang (misalnya bertentangan dengan moralitas, agama, atau bersifat diskriminatif).

• Merek tidak meniru atau menyerupai merek terkenal.

Sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian untuk menyatakan persentase komponen atau bahan baku lokal dalam suatu produk atau jasa. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti kandungan dalam negeri dan menjadi syarat wajib untuk mengikuti pengadaan pemerintah, sehingga meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta memacu ekonomi nasional. 

Nilai TKDN minimal yang harus dimiliki oleh produk dalam negeri adalah 25%. Namun, Menteri Perindustrian dapat menetapkan batas minimum nilai TKDN yang berbeda untuk industri tertentu. 

Tujuan Sertifikasi TKDN:

1. Memberikan legalitas resmi atas nilai kandungan lokal produk.

2. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar nasional maupun internasional.

3. Mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

4. Menjadi persyaratan dalam e-katalog LKPP dan proyek pengadaan pemerintah.

Proses Pengajuan Sertifikasi TKDN:

• Pendaftaran di SIINas: Pendaftar harus terlebih dahulu membuat akun di laman Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

• Pengajuan Melalui e-services: Setelah login, pilih menu e-services, lalu menu TKDN, dan pilih "pengajuan baru". 

• Isi Data dan Unggah Dokumen: Lengkapi data produk, unggah dokumen pendukung seperti foto produk, bukti bahan baku, serta data biaya. 

• Pemilihan Lembaga Verifikasi Independen (LVI): Pilih LVI yang akan melakukan verifikasi penghitungan TKDN. 

• Self-Assessment dan Verifikasi Lapangan: Lakukan penghitungan mandiri, kemudian LVI akan melakukan verifikasi melalui kunjungan langsung ke lapangan. 

• Review dan Penerbitan Sertifikat:  Setelah verifikasi, Pusat P3DN Kementerian Perindustrian akan mereview hasil dan menerbitkan sertifikat jika semua sesuai.